Oleh Imas Halimatun Sadiah

PERPUSTAKAAN memiliki peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa guna terwujudnya budaya gemar membaca serta mendorong kemampuan literasi masyarakat. Masyarakat yang literat atau melek informasi tentu akan mampu menemukan, memahami informasi secara tepat, mengevaluasi, dan menggunakan pemahaman informasi tersebut secara efektif.

Literasi informasi merupakan suatu keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai, terutama di era globalisasi saat ini. Dengan memiliki kemampuan literasi, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik, dan perpustakaan sebagai pusat belajar sepanjang hayat mempunyai andil besar dalam meningkatkan literasi masyarakat.

Literasi merupakan hak dan memberikan manfaat yang nyata. Literasi juga merupakan prasyarat dalam masyarakat literat dan hak azazi manusia untuk belajar sepanjang hayat. Dalam peraturan perundangan Pasal 5 UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan secara tegas dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dalam memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.

Perpustakaan sepatutnya menjadi lembaga inklusi sosial. Siapa pun dapat masuk ke perpustakaan dan menikmati layanan perpustakaan secara gratis.

Hal ini juga berlaku untuk masyarakat disabilitas, dengan keterbatasan fisik maupun sosial serta masyarakat yang terisolasi dan terpencil. Masyarakat merupakan pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan lembaga pelayanan informasi (perpustakaan).

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi dalam rangka peningkatan kualitas hidup sepatutnya menjadi landasan pokok sebuah perpustakaan berdiri dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan diharapkan dapat mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik menuju kesejahteraan.

Dengan demikian, perpustakaan bukan hanya sebagai pusat informasi, lebih dari itu, perpustakaan dapat bertransformasi menjadi tempat dalam pengembangan diri masyarakat. Oleh sebab itu, perpustakaan wajib memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan, yang bertujuan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga segala proses pengembangan perpustakaan sangat berkaitan dengan upaya masyarakat dalam mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup, yang berdampak pada membaiknya kualitas layanan perpustakaan dan juga pemanfaatannya oleh masyarakat yang secara otomatis meningkatkan literasi masyarakat.

Menurut UU No. 43 Tahun 2007 pada Pasal 2 menyebutkan, “Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan mengemban amanah sebagai tempat pembelajaran dan kemitraan yang dikelola secara profesional dan terbuka bagi berbagai kalangan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan dapat diukur capaian kinerja untuk kesejahteraan masyarakat.

Latar belakang ini yang melandasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga pembina semua jenis perpustakaan dengan dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berinisiatif untuk melakukan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program yang merupakan bagian dari prioritas nasional ini bertujuan memperkuat peran perpustakaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul untuk mewujudkan kemampuan literasi yang berujung peningkatan kreativitas masyarakat dan kemudahan akses informasi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya untuk mempertahakankan eksistensi suatu perpustakaan saja, akan tetapi juga merupakan salah satu bentuk support yang dilakukan oleh perpustakaan untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Sebagai seruan dari IFLA (International Federation of Library Association and Institution) yang meminta kepada semua pihak untuk menjadikan perpustakaan di setiap bagian dunia menjadi mitra dalam rencana pembangunan nasional dan daerah di setiap negara serta mendorong agar perpustakaan masuk dalam rencana pembangunan nasional untuk SDGs.

Adanya seruan IFLA tersebut menjadikan perpustakaan memegang posisi penting untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketersedian akses layanan informasi, sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat.

Untuk mendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dalam penerapannya perpustakaan dapat melakukan variasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang ada.

Menurut Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi, pada Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2021 dengan tema “Perpustakaan Bertransformasi, Solusi untuk Masyarakat Desa Berdaya di Masa Pandemi”, Senin (15/3/2021) mengatakan bahwa “Strategi transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Hal ini menjadikan perpustakaan sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan perpustakaan, ruang untuk belajar kontekstual, dan perpustakaan sebagai ruang berlatih keterampilan kerja”.

Indikator yang diharapkan adalah peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya kualitas layanan perpustakaan.

Banyak hal yang terdampak terutama pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Banyak perusahaan yang gulung tikar sehingga PHK pun tidak terelakkan. Namun, bagi sebagian masyarakat literat dapat memanfaatkan kondisi ini menjadi kebangkitan ekonomi keluarga dengan membuka usaha. Keberhasilan mereka tidak terlepas dari peran perpustakaan.

Dalam hal ini peran perpustakaan diharapkan menciptakan keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga menciptakan kesadaran masyarakat untuk berkembang dan mampu meminimalisir ketergantungan kepada pihak lain. Pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tengah pandemi mempunyai tantangan tersendiri.

Perpustakaan yang menjadi pusat literasi masyarakat harus bisa melakukan sesuatu untuk membantu dan meminta kepada semua pihak untuk menjadikan perpustakaan di setiap bagian dunia menjadi mitra dalam rencana pembangunan nasional dan daerah di setiap negara serta mendorong agar perpustakaan masuk dalam rencana pembangunan nasional untuk SDGs.

Adanya seruan IFLA tersebut menjadikan perpustakaan memegang posisi penting untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketersedian akses layanan informasi, sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat.

Dalam penerapan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan menyediakan bahan bacaan sesuai kebutuhan masyarakat sehingga mereka dapat membaca buku sesuai dengan keahliannya. Dari sinilah akan muncul inspirasi, baca buku terapkan, dampaknya kesejahteraan keluarga menjadi meningkat. Apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Perpustakaan yang menjadi pusat literasi masyarakat harus bisa melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat bangkit dari kesulitan. Dengan membangun sinergitas kita dapat bangkit dari keterpurukan.

Dalam kegiatan Peer Learning Meeting Nasional 2020 Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dilakukan secara daring pada Kamis (03/12) Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, mengajak seluruh mitra kerja Perpusnas dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk bersama meyakinkan masyarakat bisa bangkit dan sejahtera melalui literasi. Karena tujuan dari pembangunan Indonesia adalah mengantarkan masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan, advokasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder terkait baik dari instansi pemerintah, swasta, BUMN, komunitas literasi, perguruan tinggi dan masyarakat, juga pentingnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di perpustakaan. Tahun 2021, sebanyak 450 perpustakaan desa di 159 kabupaten di 32 provinsi di Indonesia masuk dalam program transformasi berbasis inklusi sosial. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan semangat dalam membentuk ekosistem perpustakaan serta mewujudkan literasi untuk kesejahteraan.

Sumber Referensi:
Khairunisa. 2020. Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Upaya mewujudkan Masyarakat Literat. Skripsi. Jambi: Fakultas Adab dan Humaniora, 2020.

https://www.perpusnas.go.id/news- detail.php? lang=id&id=201203070840XFvJsduGfM

https://www.perpusnas.go.id/news- detail.php? lang=id&id=210323055234TrsSk35LQu

https://www.perpusnas.go.id/news- detail.php? lang=id&id=210315040112jYnJDXgtql

Penulis: Imas Halimatun Sadiah
Editor: Muhammad Subhan

Imas Halimatun Sadiah, memiliki nama pena Ihalisa. Lahir di Bogor, 25 Juni 1980. Menyelesaikan D3 di Fakultas FMIPA, Program Studi Teknik Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi, Institut Pertanian Bogor. Sedang melanjutkan studi Strata Satu (S1) di Universitas Terbuka, mengambil jurusan Ilmu Perpustakaan. Periode tahun 2012—2015 ia tercatat sebagai Sekretaris di Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Wilayah Jakarta Selatan. Sekarang bekerja sebagai Pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Bukittinggi, Sumatra Barat.

Sumber: Majalah digital elipsis edisi 001, Juni—Juli 2021

Untuk keterbacaan teks dan tampilan yang lebih baik, sila unduh aplikasi majalah elipsis di Play Store, tanpa memerlukan login. Kirim naskah ke majalah digital elipsis via email: majalahelipsis@gmail.com. Dapatkan bundel digital majalah elipsis (format PDF 100 halaman) dengan menghubungi redaksi di nomor WhatsApp 0856-3029-582.